JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Jadwal Pemberkasan pengusulan nomor induk pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sudah di umumkan, sebanyak lebih kurang 22 orang peserta PPPK sedang memiliki masalah dan ada juga diantaranya melakukan pengunduran diri menjadi peserta PPPK. Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Lina Dinanti SE, lewat Via Ponselnya.
“Dari jumlah keseluruhan peserta yang diluluskan kemarin, ada sebanyak 1904 orang dan yang mengikuti jadwal pemberkasan hanya sebanyak 1882 orang, selebihnya sebanyak 22 orang peserta lagi memiliki masalah dan ada juga diantaranya mengundurkan diri,” kata Lina Dinanti SE, yang saat ini ditunjuk sebagai pengganti P. Rambe, yang kini menjabat sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Batang Hari, Senin.
Ketika ditanya, di dalam jadwal pemberkasan, nama Liyana Arina Rambe yang merupakan anak kandung dari Pj Sekda Batang Hari tidak terdata di dalam pengumuman jadwal pemberkasan itu dan termasuk jabatan Ketua Panitia Seleksi yang sebelumnya dijabat oleh P. Rambe digantikan kepada dirinya.
“Benar, bahwa nama-nama tersebut juga termasuk ke dalam 22 orang peserta yang bermasalah dan mengundurkan diri dan untuk jabatan ketua panitia seleksi sudah digantikan dengan saya, karena Pj Sekda kemarin sedang Dinas di luar kota,” ujarnya.
Rahmat, salah seorang warga di dalam wilayah Kabupaten Batang Hari mengatakan, di dalam pengumuman Jadwal pemberkasan peserta terdapat kekurangan jumlah peserta dan ini harus segera di pertanyakan lagi, masalah apa yang terjadi selain ada peserta yang mengundurkan diri itu.
“Saya melihat dalam pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 periode II ini justru banyak masalah, terutama ada pada syarat seleksi administrasi dan saya lihat ada peserta yang dilulus dan tidak pernah mengikuti honor terlebih dahulu oleh panitia seleksi dan nama tersebut ada di dalam pengumuman jadwal pemberkasan sebagai seorang peserta bidan di Puskesmas Sungai Puar,” jelasnya.
Dia juga mengatakan, lebih lucunya lagi pada pengumunan jadwal pemberkasan itu nama anak kandung Pj Sekda sudah tidak ada lagi dan Ketua Panitia juga sudah diganti, yang mana sebelumnya Pj Sekda sendiri dan kini diganti oleh seorang ASN wanita dan diduga orang dekatnya Petinggi di Batang Hari.
“Saya yakin bahwa banyak diantara peserta yang diluluskan dan mengikuti jadwal pemberkasan ini batal untuk menjadi PPPK, sebab banyak indikasi penipuan, pemalsuan pada syarat seleksi administrasi dan nepotisme. Dimana, dugaan anak kandung Pj Sekda yang tidak memenuhi syarat diluluskan oleh orang tuanya sendiri,” paparnya.
Kemudian, ada beberapa orang peserta yang diluluskan terlibat ke dalam partai politik dan belum lama ini Pj Sekda Batang Hari mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batang Hari untuk mengkonfirmasikan peserta yang sudah diluluskannya terdaftar di KPU.
Dan Alhasil, terdapat ada 3 orang peserta terdaftar sebagai Kader Partai Politik dan Tim Kampanye Pilkada 2024 dan terbukti berdasarkan daftar calon tetap (DCT) di KPU Batang Hari.
Sementara itu, Abdurrahman Sayuti, Aktivis Hukum Jambi mengatakan, bahwa dalam persoalan kelulusan peserta PPPK di Batang Hari ini sudah menjadi sorotan publik dan viral di media online dan juga sudah disurati oleh masyarakat di batanghari kepada sebagian instansi pusat dan juga Aparat Penegak Hukum (APH) di pusat dan di daerah Jambi.
“Ya, nanti kita lihat saja bagaimana proses hukumnya nanti, apakah pihak APH akan segera turun berdasarkan adanya laporan masyarakat atau seperti apa. Kita follow saja sampai mereka ter SK kan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Batang Hari,” katanya. (Tim)
Editor : Heriyanto S.H.,C.L.A
