JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jambi diminta periksa seluruh bangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) dan Dinas Kesehatan Batanghari. Dimana bangunan tersebut diduga banyak yang tidak sesuai dengan spek dan mengakibat timbul adanya kerugian Negara seperti pada temuan anggaran pembangunan pada tahun 2021 dan 2022 lalu.
Lukman, salah seorang tokoh muda di Batanghari mengatakan, berbagai macam sumber yang mengatakan bahwa proses pembangunan yang menggunakan DAK ini tidak sesuai spek dan banyak asal jadi, salah satu contoh, bangunan ruang praktek dan WC di Kota Muarabulian, program Dinas PDK dan banguna Puskesmas Tenam program Dinas Kesehatan Batanghari.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui kedua instansi ini tidak bekerja dengan maksimal dalam pembangunan yang sedang mereka laksanakan, seperti contoh juga pengawasan pembanguna tersebut juga kurang. Sehingga bangunan tersebut diduga tidak sesuai spek,” katanya.
Dia juga mengatakan, dalam persoalan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak Instansi pemerintahan ini sudah banyak di publikasi di media online, seperti pada pemberitaan di media ini belum lama ini. Bahkan, sumber dari pemberitaan itu adalah orang-orang yang peduli akan pembangunan dan siap membenatu pihak pemerintah dalam melakukan pengawasan.
“Bangunan ruang praktek dan WC program Dinas PDK ini kabarnya dua kali bertukar atap bangunan, karena pasangan pertama tidak sesuai spek. Begitu juga dengan pembangunan sekolah di delapan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batanghari.
“Sekolah di Kecamatan Batin XXIV sempat di viralkan oleh warga setempat, terkait ada pekerja yang sedang membongkar atap, alasannya tidak sesuai spek. Nah, itu baru atap bangunan, bagaimana dengan bangunan itu sendiri dan jika dikerjakan asal jadi, maka bangunan tersebut tidak akan bertahan lama, kemana uang pembangunan yang dianggarkan miliaran itu, kalau bangunan seperti itu dikerjakan,” ujarnya.
Senada dikatakan, Rahman, salah seorang lembaga swadaya masyarakat di Batanghari, bahwa terhadap proses pembangunan yang bersumber dari uang Negara diduga banyak markup. Seperti dalam penawaran saja perlu kita ketahui diduga banyak permainan dan sampai dengan pekerjaan serta pencairannya nanti.
“Sudah menjadi rahasia umum dan bagi kami, persoalan ini harus terbuka dan di minta kepada pihak BPK-RI untuk dapat melakukan pemeriksaan yang jelas dan transparan serta terbuka kepada public melalui media online ini,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan, seperti pekerjaan Puskesmas Tenam di Kecamatan Muarabulian tidak ubah seperti bangunan Puskesmas Bungku yang sampai hari ini bermasalah. Dan ada beberapa orang ASN Pemkab Batanghari yang masuk bui terhadap proses pembangunan puskesmas itu.
Sementara itu, Feri, warga Kecamatan Batin XXIV mengatakan, ada beberapa pembangunan sekolah dasar (SD) yang bersumber dari DAK di kecamatannya banyak diduga tidak sesuai spek. Salah satu atap bangunannya itu.
“Kemarin sempat viral melalui Facebook, video tukang sedang menukar atap bangunan yang baru mereka pasang, Karen ada beberapa masyarakat melihat, atap bangunan itu diduga tidak sesuai dengan RABnya,” paparnya.
Dia juga berharap kepada pihak BPK-RI Perwakilan Jambi dapat memeriksa seluruh bangunan yang bersumber dari DAK dan juga APBD Batanghari tahun 2023 lalu. Dan sebagai masyarakat juga berhak melalukan pengawasan pada proses pembangunan sampai selesai dan jika pada pengawasan masyarakat terdapat ada pekerjaan janggal, maka masyarakat wajib bicara serta menyebar luaskan informasi melalui media dan melaporkan kepada pihak APH.
Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A
