JURNALISHUKUM.COM, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum diharapkan mengedepankan aspek humanisme. Dari sisi lain, transformasi harus membawa Korps Tri Brata ini semakin modern termasuk beradaptasi dengan dunia digital.
“Di masa sekarang ini, mengedepankan terwujudnya Polisi yang humanis merupakan suatu keharusan, karena konteks humanisme dalam pelayanan Polri berperan penting dalam membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang lebih empati dan memahami kebutuhan masyarakat,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto saat menjadi Keynote Speach dalam acara Seminar Sekolah Mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) angkatan 82/WWP di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta, Senin (17/03/2025).
Purwadi menjelaskan, peran Polri sangat vital dalam upaya pencegahan dan mitigasi dampak yang dapat terjadi dalam dunia siber.
Menurutnya, Polri harus memperkuat penguasaan teknologi dan komitmen pimpinan dalam memberikan layanan dan perlindungan yang terbaik bagi masyarakat melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
“Ke depan, integrasi layanan publik ke dalam Portal Pelayanan Publik adalah langkah awal yang esensial dalam upaya melindungi dan mengayomi masyarakat dari bahaya penipuan dan kejahatan siber, terutama dalam layanan pelaporan dan situasi darurat,” ungkapnya.
Mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri ini menyebut gebrakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong kesuksesan perjalanan transformasi digital.
Pertama, diluncurkannya Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital oleh Presiden ketujuh Joko Widodo.
INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Produk-produk awal seperti Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Pelayanan Publik (INAku), dan Portal Administrasi Pemerintahan (INAgov) adalah bukti komitmen kita untuk menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan terintegrasi,” imbuhnya.
Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital, lanjutnya, telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
“Kisah sukses digitalisasi terhadap pembangunan juga sudah terjadi di negara-negara lain, India mencapai target penghematan anggaran sebesar USD 33 miliar (Rp537 Triliun), Estonia mengalami pertumbuhan 10 kali lipat GDP dalam 20 tahun dengan digitalisasi. Tiongkok menurunkan kemiskinan secara signifikan dalam 5 tahun dengan inklusi finansial digital,” ungkapnya.
Kementerian PANRB mengapresiasi komitmen Polri dalam upaya percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.
“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi pemicu dalam mereformasi instansi Polri agar pelayanannya menjadi lebih efektif, efisien, transparan serta akuntabel,” jelasnya. (*)
