Nah..!!! Laporan BPK-RI Perwakilan Jambi : Devisit APBD Pemkab Batanghari Sebesar Rp52 Miliar

- Penulis Berita

Selasa, 26 Maret 2024 - 13:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Sekretaris Daerah (Sekda) Batanghari Provinsi Jambi, Muhammad Azan, SH mengatakan, bahwa berdasarkan laporan dari pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi, devinsit anggran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari mencapai sebesar Rp52 miliar.

“Ya, apa yang sudah disampaikan BPK itu segitu,” kata Muhammad Azan lewat Via Ponselnya, Selasa.

Ketika ditanya kabar dan posisi keberadaannya, Dia mengatakan, bahwa dia lagi sibuk mengikuti Musrembang di Rumah Dinas Bupati Batanghari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya, saya lagi mengukuti musrembang ya,” ujarnya Singkat.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sumber media Jurnalishukum.com mengatakan, bahwa Pemkab Batanghari sedang tidak baik-baik saja mengenai keuangan. Seperti tunda bayar atau gagal bayar belanja modal TPP dan tunjangan pegawai lainnya di APBD TA 2023 lebih kurang Rp70 miliar.

“Kemarin ada orang yang menceritakan terkait pembayaran tersebut, karena di APBD TA 2024 tidak ada slot hutang, jadi salah satunya mereka (Pemkab) harus membuat Perbup dan SK Bupati terkait pengesahaan anggaran. Ya, kasihan Ketua TAPDnya, yakni Sekda,” jelas Sumber.

Dia juga mengatakan, bahwa APBD Batanghari saat ini minus dan sepertinya system penganggaran itu sudah tidak jelas. Dimana, untuk tahun 2024 ini paling-paling dikerjakan hanya tahap 1 saja.

“Untuk pembangunan tahap 1 itu seperti Masjid Agung dan juga Sircuit, kemungkinan besar hanya sebatas buka lahan, pemetaan dan pagar keliling saja, selebihnya uang dari mana untuk membangunan kedua pembangunan tersebut,” jelasnya.

Menurut dia, untuk andalan sumber keuangan APBD Batanghari saat ini terdiri dari DBH, DAU, DAK dan PADnya jauh dari harapan. Apalagi DBH, DAK dan DAU ini dikabarakan tidak direalisasi pusat sepenuhnya, karena banyak permintaan dan permintaan di pusat terlalu besar.

“Khabarnya ADD di desa ada juga ikut terpotong sebesar Rp80 juta sampai Rp150 juta dan khabarnya lagi banyak yang pinjam uang Bank untuk menutupi dana Silva, karena sudah terlanjur di belanjakan,” paparnya.

Sementara itu, untuk asli kesalahannya ada pada perencanaan dan tidak berpedoman kepada prosedur dan ketetapan pusat, termasuk juga dengan perencanaan yang ada di Dinas Kesehatan (Peraturan Dirjen Yankes).

Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A

Berita Terkait

Soal Isu Pungutan Bantuan Beras Rp15 Ribu, Gusti : Perlu Dicek Kebenarannya di Lapangan
Jika WTP Bisa Dibeli, Maka 13 Kali WTP Batang Hari Adalah Transaksi Terpanjang
Jika Ubah Desain, Apakah Ada Indikasi Korupsi Pada Bangunan Islamic Center Batanghari,? Nah, Baca Info Selengkapnya
Diduga PT GBU 2 di Desa Simpang Kubu Kandang Bangun Jalan Tutup Sungai, Ini Pelanggaran Berat,?
KUHAP Baru dan Ancaman Konstitusionalitas : Menguji Batas Kekuasaan dalam Proses Pidana
Bupati Batang Hari Begitu Bangga Dengan Penghargaan Ditengah Banyak Permasalahan
Irpan Ahmad: Petani Karet Indonesia adalah Produsen Nomor Dua Dunia, Jangan Sampai Tersisih
Sidang Terbuka tapi Wartawan Dihalangi? PERMAHI: Ini Pembusukan Demokrasi

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru