Nah..!!! Barisan Aktivis Batanghari Minta Bupati Kembalikan Aset Daerah

- Penulis Berita

Rabu, 20 September 2023 - 21:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Beberapa orang yang mengatasnamakan aktivis Batanghari, Jambi meminta Kepada Bupati Batanghari, Mhd Fadhil Arief mengembalikan aset daerah. Dimana aset daerah tersebut berupa tanah milik Pemkab Batanghari yang kini sudah menjadi hak milik pemerintah daerah.

Usman Yusuf, Koordinator Lapangan (Korlap) pada Aksi yang terjadi pada Rabu (20/9 siang, di depan Kantor Bupati Batanghari mengatakan, bahwa aset daerah batanghari yang sudah menjadi hak milik Bupati Batanghari dikembalikan dan ini juga sudah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Jambi.

“Coba buka LHP BPK RI Tahun 2021 lalu, disitu ada temuan terkait dengan aset daerah yang kini sudah berdiri bangunan rumah di atas tanah tersebut,” kata Usman Yusuf.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia juga meminta kepada Bupati Batanghari, mencopot Kepala Inspektorat Batanghari, saudara Rokim dari jabatannya. Pasalnya, dirinya menganggap Kepala Inspektorat Batanghari tidak mampu menjalankan tugas dan Fungsi sebagai pengawas internal pemerintah.

“Seperti contoh, setiap kali dikonfirmasi oleh awak media tentang sejauh mana tindaklanjut Pemkab Batanghari atas LHP BPK RI Tahun 2021, selalu saja mengelak. Padahal jelas BPK Perwakilan Jambi merekomendasikan Inspektorat sebagai koordinator pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.

Dalam aksi itu, sepertinya Usman Yusuf geram, Dia juga mengatakan, bahwa APIP selalu bungkam dan tutup mata atas berita dugaan pungli yang dilakukan oknum di beberapa OPD di lingkup Pemkab Batanghari. Alhasil, APIP yang ada di internal ini tidak berjalan sementi apa yang di harapkan oleh masyarakat.

Foto : Terlihat beberapa lembar kertas yang bertulis desakan Barisan Aktivis Batanghari pada Aksi yang berlangsung pada Rabu (20/9).

“Setiap ditanyakan oleh awak media, Rokim selalu mengatakan bukan kewenangan saya. Lalu kewenangan siapa yang menegakkan kedisiplinan ASN dan LHP BPK?” ucapnya lantang.

Senada dikatakan Supan Sopian meneriaki dengan Sound Sistem pada aksi yang dilakukan di depan kantor Bupati Batanghari, Kepada Bupati Batanghari keluar, karena persoalan yang ada harus di jawab.

“Mana Bupati, Keluar,” teriaknya selaku penanggungjawab aksi.

Pantauan dilapangan, pada aksi yang mengatasnamakan barisan Aktivis Batanghari menyatakan sikap dengan mendatangi, mulai dari Kantor BKPSDM, Kantor Bupati Batanghari, Kantor Inspektorat Batanghari, Kantor PdK, Kantor Kejari Batanghari dan Kantor DPRD Batanghari.

Berdasarkan pers relis pernyataan sikap Barisan Aktivis Batanghari, juga meminta oknum BKPSDM diperiksa atas dugaan pungli, meminta Bupati Batanghari mencopot dan memeriksa Kepala Dinas PdK atas dugaan praktek pungli ratusan PPPK yang baru saja menerima SK Bupati Batanghari.

Foto : Aksi Barisan Aktivis Batanghari, pada Rabu (20/9).

Bahkan, mereka juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan praktek pungli di Dinas PdK, terkait dugaan uang pelicin atau uang sogok setiap mengurus berkas seperti contoh setiap kepala SD, SMP mengurus kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dengan mengeluarkan uang jutaan rupiah agar mendapat pengesahan kepala dinas.

Mereka juga medesak kepada Kejaksaan Batanghari sebagai tim saber pungli Batanghari agar memanggil, memproses kepala Dinas PdK yang diduga telah melakukan pembiaran atau diduga ikut serta mekukan pungli terhadap, SK PPPK, SK Jabatan Fungsional, Sertifikasi Guru sebagai yang telah di santer di beritakan pleh media online di Batanghari.

“Kami mendukung APH untuk memproses secepatnya temuan LHP BPK tahun 2021 dan 2022 dan kami mendesak APH untuk menggunakan kewenangannya menegakkan supremi hukum. Apabila hingga 60 hari sesuai atura BPK RI, dana tersebut belum di kembalikan, kami meminta kejaksaan dan kepolisian untuk memproses sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di republik indonesia,” kata Usman Yusuf di depan Kantor Kejaksaan Batanghari.

Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A

Berita Terkait

LSM P2AKN Minta Pemkab Batang Hari Kaji Ulang Kerja Sama dengan PDAM Tirta Batang Hari
Kapolda Jambi Rilis Hasil Operasi Patuh Siginjai 2026, 1.184 Kendaraan Ditilang dan Ribuan Knalpot Brong Disita
Polda Jambi Ungkap 88 Kasus Curanmor, 111 Tersangka Diamankan dalam Konferensi Pers Dipimpin Wakapolda Jambi
Tiga Orang Diamankan di Polres Monowali, Diduga Bawa Narkotika, Dua Orang Perempuan
Azhari Bantah Puluhan Unit Motor Sitaan Resmob Polda Jambi Hasil Kejahatan dan Lapor ke Propam Mabes Polri
Wagub Aceh Berduka atas Meninggalnya Warga Pidie dalam Insiden Pengibaran Bendera
Kecelakaan Pengangkutan CPO di Aceh Barat, Tanggung Jawab CV Mestika Jaya Medan Dipertanyakan
Kejari Nagan Raya Musnahkan Barang Bukti dari 25 Perkara, Sabu Seberat 862,17 Gram Ikut Dimusnahkan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru