Nah…!!!Mafia Tanah Kian Mengkhawatirkan

- Penulis Berita

Jumat, 23 Desember 2022 - 09:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALISHUKUM.COM – Hakim Agung pada Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Dr. Pri Pambudi Teguh, SH, MH menyampaikan gagasannya terkait pencarian kebenaran materiil dalam putusan lembaga peradilan terkait kepemilikan dan sengketa pertahanan.

Berdasarkan pengalamannya, menurut Pri Pambudi, mafia tanah yang kerapkali terjadi telah menyengsarakan rakyat. Hal tersebut disampaikannya pada Konferensi Internasional Pertama tentang Etika Penegakkan Hukum yang digelar Dewan Doktor Hukum Indonesia (Indonesian PhD Council)  di Lingsar, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (21/12) pekan ini.

Dia memberikan disclaimer dan tidak bermaksud membahas kasus, demikian keterangan resmi Dewan Doktor Hukum Indonesia kepada MINA.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Acapkali para mafia tanah mengincar tanah kosong dan kemudian, entah bagaimana caranya, menjadi pemegang Akta Jual Beli (AJB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM), dan setelah lebih dari lima tahun mengklaim kepemilikan tanah tersebut, padahal yang mengaku memiliki tanah tersebut belum pernah menguasai tanah dan belum pernah tahu di mana lokasi tanahnya dan mungkin tak pernah hadir dalam transaksi sebenarnya di hadapan pejabat yang punya wewenang,” kata Pri Pambudi.

Dalam keadaan semacam itu, menurut Hakim Agung Pri Pambudi yang juga dosen atau tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini, seorang hakim harus mengutamakan pencarian kebenaran materiil, bukan semata-mata formil.

Dia juga menyampaikan, tanah merupakan salah satu aset investasi yang bernilai tinggi. Dalam perkembangannya saat ini, tanah telah menjadi daya tarik baru yang diburu para investor baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri untuk memaksimalkan keuntungan.

Pada konteks inilah menurut Pri Pambudi, banyak pihak atau oknum yang memanfaatkan kondisi seperti ini untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar dengan menggunakan cara-cara melawan hukum untuk menguasai dan memiliki tanah atau lahan yang bukan hak atau miliknya dengan melakukan spekulasi atas dokumen-dokumen formil yang menunjukan kepemilikan hak atas tanah yang sesungguhnya bukan miliknya.

Konferensi selama tiga hari tersebut, Rabu-Jumat (21-23/12), menghadirkan 25 narasumber dan diikuti 215 peserta program Doktor Ilmu Hukum se-Indonesia, Doktor dan Profesor Hukum se-Indonesia.

Konferensi yang dilaksanakan secara marathon, non-stop, menghadirkan para pembicara maupun peserta tanpa dikenakan biaya apapun (swa-dana/self-funded) ini dipandu oleh Pendiri dan Chairman Indonesian Ph.D Council, Hayyan ul Haq, SH, LL.M, Ph.D dan Vice Chairman of IPC, Dr. TM. Luthfi Yazid, SH., LL.M.

Pada hari pertama konferensi, pembukaan diawali Hayyan ul Haq, SH., LL.M., Ph.D. yang menekankan pentingnya penguatan semangat menegakkan kebenaran dan keadilan, melalui pembelajaran tiada henti, yang akan selalu menghidupkan pengembanan keilmuan.

Selain itu, Hayyan ul Haq memvisualisasikan pentingnya jaringan kerja ilmiah dalam mengkaji, memperkuat, mengupdate dan memperdalam kajian hukum, baik di level filosofis, teoritik, dogmatik dan praktis, terutama atas isu-isu hukum kontemporer.

Sebelum Pri Pambudi berbicara, sebagai pembicara pertama adalah Profesor Nobukazu Nishio, yang mengangkat tema tentang penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Jepang.

Nobukazu menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa HKI, proses banding yang menurut Nabukazo di pengadilan Jepang mengutamakan penyelesaian secara Wakai (perdamaian di pengadilan) dan secara Chotei (penyelesain secara negosiasi).

Pendekatan negosiasi ini semakin penting mengingat penyelesaian secara litigasi akan memakan waktu yang lama, sementara di Jepang, misalnya permohonan paten ke Japan Patent Office (JPO) mencapai tiga ratus ribuan per tahun.

Pembicara lain adalah Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, SH., LL.M., mengangkat permasalahan model pembelajaran dalam memperkuat sistem pendidikan hukum yang berkarakter Pancasila. Dia menjelaskan pendidikan hukum (rechtschool) sejak jaman pra kemerdekaan sampai sekarang.

Prof Dr Marsudi menjelaskan tentang pentingnya Pancasila menjadi bagian integral dalam pendidikan kita serta harus menjadi way of life yang harus diutamakan.

Selain itu, di antara para pembicara lainnya dari praktisi hukum, para Guru Besar dari Universitas Mataram, Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret Solo, Universitas Amsterdam Belanda, Universitas Tokyo Jepang dan para pembicara dari universitas-universitas lainnya.

Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A/Sumber : Minanews.net

Berita Terkait

LSM P2AKN Minta Pemkab Batang Hari Kaji Ulang Kerja Sama dengan PDAM Tirta Batang Hari
Kapolda Jambi Rilis Hasil Operasi Patuh Siginjai 2026, 1.184 Kendaraan Ditilang dan Ribuan Knalpot Brong Disita
Polda Jambi Ungkap 88 Kasus Curanmor, 111 Tersangka Diamankan dalam Konferensi Pers Dipimpin Wakapolda Jambi
Tiga Orang Diamankan di Polres Monowali, Diduga Bawa Narkotika, Dua Orang Perempuan
Azhari Bantah Puluhan Unit Motor Sitaan Resmob Polda Jambi Hasil Kejahatan dan Lapor ke Propam Mabes Polri
Wagub Aceh Berduka atas Meninggalnya Warga Pidie dalam Insiden Pengibaran Bendera
Kecelakaan Pengangkutan CPO di Aceh Barat, Tanggung Jawab CV Mestika Jaya Medan Dipertanyakan
Kejari Nagan Raya Musnahkan Barang Bukti dari 25 Perkara, Sabu Seberat 862,17 Gram Ikut Dimusnahkan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru