Iuran Jaminan Kesehatan Jasa Pelayanan RSUD Hamba Muarabulian Jadi Temuan BPK-RI, Ternyata Pemkab Batanghari Belum Bayar,?

- Penulis Berita

Senin, 12 Juni 2023 - 19:11

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Pada persolan iuran jaminan kesehatan pelayanan jasa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamba Muarabulian Tahun Anggaran (TA) 2022 menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Bahkan temuan ini menjadi salah satu poin temuan pada LHP yang dikeluarkan BPK RI berdasarkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari.

“ Dalam point tersebut disebutkan, Pemkab Batanghari belum membayar iuran jaminan kesehatan jasa pelayanan RSUD sebesar Rp.397.785.636,-. Dalam rekomendasi LHP tersebut, BPK RI meminta agar Bupati Batanghari segera memerintahkan saya untuk segera membayar iuran jaminan kesehatan kepada BPJS,” kata Direktur RSUD Hamba Muarabulian Ibnu R Muda kepada rekan media fathner Bulian.id.

Dia juga  menyebutkan, bahwa kekurangan pembayaran iuran jaminan kesehatan jasa pelayanan tersebut bukan hal yang disengaja. Melainkan menunggu kepastian siapa yang harus membayar iuran BPJS PNS (potongan 4 persen jaminan kesehatan jasa pelayanan, red) yang bekerja di RSUD Hamba.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena yang harus membayar 4 persen potongan iuran JamKes Jasa Pelayanan BPJS ASN tersebut yakni si pemberi kerja dalam hal ini pemerintah, apakah Pemkab Batanghari (Bakeuda) atau RSUD Hamba yang membayarkan. Dan ternyata dalam LHP disebutkan RSUD yang harus membayarnya, karena RSUD bagian dari Pemda,” keluhnya.

Menurut dia, sebelumnya dirinya mengetahui bahwa kewajiban yang belum dibayarkan tersebut kurang lebih sebesar Rp324 Juta, namun sepertinya belum terhitung dengan 2 bulan terakhir di tahun 2022. Dan sebagai direktur pun ia akan menjalankan perintah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI ini.

“Pembayaran bisa dilakukan di APBD-P, yang penting dalam kurun 60 hari pengembalian untuk pembayaran ini sudah kita anggarkan. Kita juga sudah bertemu dengan pihak BPJS bahwa hutang tersebut akan kita bayarkan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk ditahun ini, Pemda  melalui Bakeuda dan RSUD Hamba bahwa iuran 4 persen Jaminan kesehatan jasa pelayanan tersebut akan dianggarkan oleh pihak RSUD Hamba. Dimana sudah sepakat anggaran pembayaran iuran 4 persen ini akan disiapkan oleh pihak RSUD Hamba.

“Ya, untuk temuan BPK RI juga akan segera di bayarkan ke BPJS. (Ist)

Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A

 

Berita Terkait

Nah…!!! Muhammad Yakup di Lantik Jadi Kadus 2 Olak Tenang Desa Sengkati Baru
Kasasi Dinas PUTR Batang Hari di Tolak MA, Eksekusi Kembali di Mohon
Sekitar Rp24 Juta Aset Desa Buton Diduga Di Jual, Pemda dan Pemprov Masih Bungkam
Pengelolaan BUMG Berbasis Ekonomi Syariah Dinilai Jadi Solusi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong
Kapolres Nagan Raya Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2026, Tekankan Tertib Berlalu Lintas
Turnamen Catur Se-Barsela Dibuka di Nagan Raya, Semarakkan Peringatan HUT ke-98 Sumpah Pemuda
Suryadi Djamil Apresiasi Kapolri Suyudi Ario Seto, Minta Sikat Narkoba hingga ke Pabrik
Warga Kayumalue Kota Palu Dukung APH Tindak Tegas Dugaan Peredaran Narkoba

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru