Banyak Kabel Udara Tidak Miliki Izin Dan Tidak Melapor ke APJII Jambi, Kadis PUTR Batanghari Tebar Hoax, Terkait Soal Pembangunan Jalan Kabupaten Di Mersam Seorang Anak Laki-Laki Yang Tenggelam Di Sungai Batanghari Semalam Sudah Di Temukan Baru Setahun Di Bangun, Plafon Gedung Puskesmas Luncuk Runtuh Bikin Heboh…!!! Mobil Pejabat Batanghari, Berplat Merah Diduga Isi Minyak Subsidi

Home / Bisnis

Selasa, 7 Maret 2023 - 16:35 WIB

Terkait Bimtek Desa di Aceh Singkil LPPN RI : Jangan Rubah Fungsi APDESI Menjadi Lembaga Bimtek

JURNALISHUKUM.COM, Aceh Singkil | Pemerintah Kampung di Kabupaten Aceh Singkil mendapat Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara (APBN) Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp 92.832.222.000.

Dari jumlah sebesar Rp 92.832.222.000 tersebut, diperkirakan 10% anggaran Dana Desa tersebut dialokasikan oleh pemerintah kampung di Kabupaten Aceh Singkil untuk Kegiatan Bimtek, Pelatihan dan Sosialisasi.

Demikian di sampaikan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK LPPN- RI) Kabupaten Aceh Singkil, Khabakasah kepada wartawan, Selasa, (07/03/2023) di Singkil.

Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki LPPN-RI, seluruh pemerintah kampung di daerah ini telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Bimtek tersebut di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Tahun Anggaran 2023.

“Sepertinya seluruh pemerintah kampung mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Bimtek. Namun anggarannya berpariasi, antara Rp 80-90 juta setiap kampung.”, katanya.

Khabakasah menduga ada keterlibatan organisasi Dewan Pimpinan Cabang Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC-APDESI) Kabupaten Aceh Singkil dalam merumuskan besarnya alokasi anggaran Bimtek tersebut.

Keterlibatan DPC APDESI dalam merumuskan alokasi anggaran Bimtek ini tidak bisa terbantahkan. Sebab, sebut Khabakasah, sekitar awal Januari lalu, APDESI melakukan rapat untuk membahas maslah itu di Lipat Kajang Atas.

“Saya saat itu ada memantau jalannya rapat mereka. Bahkan ada dua orang kepala kampung yaitu satu dari Singkohor dan satu dari Gunung Meriah menentang alokasi anggaran bimtek tersebut. Tapi kedua kepala kampung yang menentang ini kalah argumentasi dengan salah satu anggota dewan pakar yang juga hadir saat itu”, terangnya.

Meskipun begitu, Khabakasah katanya tidak elergi dengan kegiatan bimtek sepanjang hal itu dibutuhkan oleh pemerintah kampung. Silakan bimtek, tapi sesuai aturan. Tunjuk lembaga yang sudah berpengalaman sebagai pelaksananya.

BACA JUGA  Kapolres Batang Hari Sidak Harga Sembako di Pasar Tradisional

“Informasi yang berkembang kabarnya tahun ini APDESI menjadi pelaksana kegiatan bimtek. Saya minta jangan. Jangan merubah fungsi organisasi APBDESI menjadi lembaga bimtek”, tutup Khabakasah.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Azwir ketika dikonfirmasi wartawan media ini hingga berita diterbitkan belum mendapatkan balasan. (Indra)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Bisnis

Instead of a Sports Fan, Become a Sports Participant

Bisnis

Carrageenan: Sustainability From Farm to Table

Batang Hari

DPMPTSP Sebut PT BJU di Pompa Air Kangkangi Perda Belum Kantongi SIPJ

Batang Hari

Nah…!!!Aktivitas Angkutan Batubara Di Jambi Kembali Dihentikan Sementara

Bisnis

Antrian Mobil Isi BBM Solar Antrian Berjam-Jam Di SPBU Nagan Raya

Bisnis

New Car Technology May Take The Wheel out of Human Hands

Bisnis

Kombes Pol Dhafi : Awal Mei Angkutan Batubara Mulai Beroperasi

Bisnis

Ketua APJII Gerak Cepat Tindaklanjuti Intruksi Walikota Jambi
error: Content is protected !!