JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Menjelang akreditasi Universitas Muhammadiyah Jambi pada Agustus 2025, muncul dugaan manipulasi terkait keberadaan sekretariat (Sekre) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Beberapa UKM yang sebelumnya tidak memiliki sekretariat, tiba-tiba tercatat memilikinya. Namun, sekretariat tersebut diduga bukan milik asli dari UKM yang bersangkutan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah UKM digabungkan ke dalam satu ruangan tanpa penjelasan resmi. Misalnya, sekretariat UKM UKMO diduga digabungkan dengan UKM lain, sementara UKM PIK-r ditempatkan bersama UKM UPP.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan mahasiswa mengenai transparansi dan kejujuran data kelembagaan mahasiswa yang digunakan untuk kepentingan akreditasi.
“Kalau benar ada penggabungan tanpa kejelasan, itu artinya fungsi sekretariat hanya formalitas semata. Padahal sekretariat penting untuk aktivitas dan identitas UKM,” ujar salah satu pengurus UKM.
Narasi mengenai dugaan manipulasi sekretariat ini juga disampaikan oleh Filaila Manduna, Ketua Umum UKM Hizbul Wathan.
Menurutnya, kejanggalan ini perlu segera diklarifikasi oleh pihak universitas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan spekulasi di kalangan mahasiswa.
“Akreditasi seharusnya mencerminkan kondisi nyata kampus, bukan sekadar formalitas di atas kertas,” tegas Filaila.
Hingga berita ini diturunkan, pihak universitas belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggabungan sekretariat UKM tersebut. (Tiko)
