DPRD Batanghari Minta Di Tahun 2024 Jangan Ada Lagi Tunda Bayar

- Penulis Berita

Rabu, 29 Mei 2024 - 08:09

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Menanggapi pandangan umum Fraksi PAN DPRD Batanghari terkait penyebab terjadinya tunda bayar yang terjadi di tahun 2023, Pemda Batanghari mengakui bahwa salah satu penyebabnya yakni kurang tercapainya target PAD.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wabup Batanghari, H Bakhtiar pada rapat paripurna dalam rangka jawaban pemda atas Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota Pengantar LKPD tahun anggaran 2023, Selasa (28/05/2024).

Dikatakannya, terjadinya tunda bayar, hal itu dampak dari tidak tercapainya target PAD 100%. Selain itu, juga adanya keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Untuk kewajiban tunda bayar ini dibebankan pada anggaran yang penyaluran transfer tahun anggaran 2023 di tahun 2024 dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF),” sebutnya.

Lanjut dia, besaran anggaran yang akan ditransfer tersebut sebesar Rp. 42 miliar, ditambah dengan efisiensi belanja barang dan jasa tahun 2024.

“Skema pemenuhan kewajiban jangka pendek tahun anggaran 2024 ini juga telah kami paparkan kepada BPK RI,” pungkasnya.

Menanggapi jawaban pemda tersebut, Waka II DPRD Batanghari Ilhamudin saat dibincangi Bulian.Id usai memimpin rapat paripurna menyebutkan, di tahun ini Pemda harus lebih efisien dalam mengelola anggaran yang sudah disepakati bersama DPRD Batanghari.

“Belanja daerah harus sesuai dengan postur anggaran yang sudah disepakati, agar tidak terjadi lagi tunda bayar di tahun 2024,” kata dia.

Menurut dia, ada dua hal yang bakal menjadi beban APBD 2024, yakni pelunasan pinjaman daerah dan penyelesaian tunda bayar 2023.

“Bagaimana pun bahasa/alasan yang dikeluarkan Pemda, tentunya tetap mengganggu APBD tahun ini. Sekali lagi saya tegaskan, Pemda harus lebih cermat dan efisien. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” sebutnya.

“Sebab kalau ada tunda bayar lagi, banyak yag dirugikan, seperti rekanan yang mengerjakan proyek pemerintah. Dan perlu diingat, tahun ini ada dua mega proyek yang bakal menggunakan APBD 2024, pembangunan islamic center dan road race,” pungkasnya.

Untuk diketahui, di tahun 2023 lalu, pemerintah daerah meninggalkan beban tunda bayar atau gagal bayar, terhitung sebanyak 479 objek kegiatan yang tersebar di beberapa OPD dengan nilai total sebesar Rp.52.428.321.099,39,-. (Fir/Adv)

Berita Terkait

LSM P2AKN Minta Pemkab Batang Hari Kaji Ulang Kerja Sama dengan PDAM Tirta Batang Hari
Diduga Pengangkatan Kepala SD Negeri 57 Batang Hari Tak Sesuai Ketentuan, Aktivis Senior Desak Dinas Pendidikan Buka Data!
Lebih Kurang 500 Hektar Lahan Kelompok Tani Mersam Jaya Diklaim PT IAA/PT ICA: Kami Tidak Pernah Menjual atau Menyerahkan Lahan
Nah..!!! Akuisisi PT BEI Kepada Bbei Group di Desa Mersam Kembali di Soal dan Aktivitas Perusahaan Ikut di Pertanyakan
Nah..!!! Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Minta BPK RI Periksa menyeluruh Laporan Keuangan Pemda Batang Hari Tahun 2025
Hari Ini Aktivitas PETI di TKD Sungai Ruan Ilir Marosebo Ulu Kembali Beroperasi, Kades : Ya, Itu Adalah Keluarga Saya
Kades Sungai Ruan Ilir Tutup Mata, Diduga Tanah Kas Desa (TKD) Dijadikan Tempat Aktivitas PETI
Bupati Batang Hari Begitu Bangga Dengan Penghargaan Ditengah Banyak Permasalahan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru