JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Usai mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung atas pengajuan kasasi Kepala Dinas PTUR Batang Hari, pimpinan media Suaralugas.com ajukan permohonan eksekusi dokumen informasi publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, Senin (09/10/2026).
Pimpinan media Suaralugas.com Randy Pratama, S.Pd., mengatakan pengajuan eksekusi dikarenakan kepala dinas PUTR Batang Hari tidak menjalankan putusan Kasasi secara sukarela.
“Putusan kasasi mahkamah agung nomor:534K/TUN/KI/2026 tanggal 05 Oktober 2026 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh kepala dinas PUTR. Namun, sampai saat ini tidak ada upaya kepala dinas PUTR untuk memberikan dokumen yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi Jambi,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Palembang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga mengeluarkan surat pengiriman salinan putusan berkekuatan hukum tetap nomor: 3/Pbt.BHT/G/KI/2026/PTUN.JBI yang mengadili pokok perkara, menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik nomor: 024/KIP-JBI/PSI/XI/2025 tanggal 26 Januari 2026.
Menurut Randy permohonan eksekusi ini sesuai dengan Perma Nomor 02 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan.
“Dalam pasal 12 ayat 1 putusan komisi informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua Pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi,” tuturnya.
Tapi sayangnya PTUN jambi belum mau menerima permohonan penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Perma tersebut.
PTUN jambi beralasan berdasarkan pasal 116 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
PTUN Jambi juga mengakui bahwa ada putusan MK Nomor: 280/PUU-XXIV/2026 yang memangkas menjadi 21 hari kerja, namun karena belum ada petunjuk terhadap pelaksanaan tersebut, sehingga masih menggunakan aturan lama yaitu 90 hari kerja.
“Apabila terdapat perkembangan baru akan dihubungi secepatnya,” ujar pihak PTUN Jambi.
Menanggapi jawaban PTUN Jambi, Pimpinan Redaksi mengatakan bahwa sudah ada peraturan mahkamah agung khusus dalam penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan.
“Bahwa dalam perma tersebut tidak ada batasan hari untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi. Apabila sudah berkekuatan hukum tetap maka pemohon bisa mengajukan permohonan eksekusi,” tuturnya.
“Saya harap PTUN segera menghubungi saya terkait permohonan eksekusi yang mungkin ada perubahan dari PTUN Jambi,” singkatnya.
Editor : Ist
