JURNALISHUKUM.COM, NAGANRAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh berhasil meraih prestasi membanggakan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.
Predikat Inovatif ini merupakan pencapaian pertama yang diraih oleh Pemkab Nagan Raya. Sebelumnya, sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, kabupaten ini masih berpredikat Kurang Inovatif.
Prestasi gemilang ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mendorong inovasi di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik hingga tata kelola pemerintahan. Dengan skor Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 44,68, Nagan Raya berhasil menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas pencapaian ini. Predikat ‘Kabupaten Inovatif’ ini merupakan bukti nyata bahwa inovasi telah menjadi bagian integral dalam pembangunan daerah kita. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerja sama seluruh pihak,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya, Rahmattullah, S.STP., M.Si. di Suka Makmue pada Senin, 16 Desember 2024
Menurut Rahmattullah, Kabupaten Nagan Raya berhasil melakukan lompatan nilai IID yang cukup signifikan, yaitu sebesar 12,47 poin dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas inovasi telah membuahkan hasil yang nyata.
“Ke depan, Pemkab Nagan Raya akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah. Fokus utama adalah pada pengembangan inovasi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, dan perbaikan infrastruktur,” ungkapnya.
“Kami berharap inovasi-inovasi yang telah dan akan terus dikembangkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya,” tambah Rahmattullah.
Sebagai informasi, IGA merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil melakukan inovasi di bidang peningkatan layanan publik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. (Zahari)
