JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Kehadiran mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, dalam acara buka puasa bersama yang digelar Polda Jambi baru-baru ini memicu reaksi keras dari kalangan aktivis mahasiswa.
Rio Jodiansyah, Ketua Gerakan Bersama Rakyat Kampus (GBRK), menilai pemandangan “harmonis” antara aparat penegak hukum dan sosok yang tengah terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi tersebut adalah sebuah ironi besar.
Kritikan tajam ini muncul setelah Pinto tampak hadir mewakili unsur Forkopimda dan berbaur akrab dengan jajaran petinggi kepolisian di Mapolda Jambi, di tengah proses hukum yang masih membayanginya.
Rio Jodiansyah menyatakan bahwa meskipun secara personal hubungan antarpejabat adalah hal lumrah, namun secara institusi, kehadiran Pinto dalam acara seremonial tersebut dianggap sangat tidak patut.
Mengingat, kasus dugaan SPJ Fiktif yang melibatkan namanya saat ini masih dalam tahap penyidikan intensif di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi.
“Ini sungguh melukai rasa keadilan masyarakat. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang menjadi subjek perkara dan diperiksa atas dugaan kerugian negara, justru duduk semeja dan tampak sangat harmonis dengan pihak yang sedang melakukan penyidikan? Di mana etika penegakan hukum kita?” jelas Rio dengan tegas.
GBRK mengkhawatirkan bahwa kedekatan visual yang dipertontonkan ke publik ini akan memperlemah psikologis penyidik dan memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat mengenai adanya upaya “main mata” dalam penanganan kasus.
Rio menyampaikan bahwa rakyat akan sangat skeptis terhadap independensi Polda Jambi jika pihak yang sedang diperiksa masih diperlakukan istimewa sebagai tamu kehormatan Forkopimda.
Budaya “sungkan” antarpejabat dikhawatirkan membuat berkas perkara jalan di tempat atau bahkan dihentikan secara halus melalui kompromi di meja makan.
Lebih lanjut, Rio Jodiansyah membandingkan perlakuan terhadap figur publik yang terseret kasus korupsi namun masih bisa “tersenyum lebar” di acara formal, yang berbanding terbalik dengan rakyat kecil yang seringkali langsung mendapatkan tindakan represif saat tersangkut masalah hukum.
Ketua GBRK ini mendesak Kapolda Jambi untuk tetap memegang teguh profesionalisme dan membuktikan bahwa hukum tidak “tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”.
Ia meminta agar keakraban di acara buka bersama tidak berlanjut menjadi “keharmonisan” dalam penanganan berkas perkara yang tengah berjalan.
“Jangan sampai masyarakat Jambi berasumsi bahwa jabatan dan kedekatan personal bisa membeli imunitas hukum. Kami menuntut kejelasan status hukum Pinto Jayanegara. Jika ada bukti kuat, segera naikkan statusnya sesuai prosedur hukum, jangan justru diberikan panggung kehormatan seolah-olah tidak ada masalah hukum yang sedang menjerat,” tutup Rio. (Tiko)
