JURNALISHUKUM.COM – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bony Balitong di Palembang mengatakan, maraknya Opini Wajar Dengan Pengecualian menjadi catatan penting Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menindak lanjuti dugaan tindak pidana korupsi.
Pada temuan auditor negara yang tertuang di dalam LHP Keuangan APBD Propinsi, Kabupaten dan Kota menjadi PR besar APH dalam kerangka penindakan pidana korupsi. Hal ini dikatakannya di lansir dari Media Pathner Mediatrapnews.
“Seperti pada dalil–dalil auditor BPK RI pada kelebihan bayar, pemborosan, kurang volume, tidak dapat diyakini dan tidak sesuai kontrak merupakan temuan awal tindak pidana korupsi,” kata Bony Balitong.
Bahkan, pada pengeluaran keuangan negara melalui proses klarifikasi dan penelitian setiap dokumen serta berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.
“Jadi tidak ada dalilnya kelebihan bayar, pemborosan, kurang volume dan tidak sesuai kontrak atau speks kontrak apalagi dalil kekurangan volume kalau tidak dengan sengaja,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan, apalagi bila opini auditor menyatakan tidak dapat diyakini maka hal itu jelas perbuatan melawan hukum.
“Auditor tidak berhak mengeluarkan dalil–dalil terkait pengeluaran keuangan negara karena bukan ranah ilmu ekonomi dan bila ada uang negara yang keluar diluar peruntukan maka itu adalah kerugian Negara,” paparnya.
Terkait nantinya apakah itu ranah tipikor, pidana umum atau TUN maka itu ranahnya APH bukan auditor yang memutuskan. Dimana korupsi harus di cegah bukan di bela dengan dalil – dalil sesat menyesatkan yang mengaburkan pemalingan uang Negara.
“WTP, WDP ataupun ASDP itu ranah administrasi dan lagi pula pemeriksaan hanya acak bukan keseluruhan sehingga korupsi APBD itu ada disetiap tahun anggaran bila di lakukan pemeriksaan terkait kurang volume, tidak dapat di yakini, kelebihan bayar atau tidak sesuai speks kontrak,” tegasnya.
Sementara itu, bahwa korupsi itu pasti ada di setiap tahun anggaran dan itu bisa di buktikan dengan metode Crime scientific investigative namun siapa yang akan melakukannya,? Yang melakukannya harus bertanggungjawab. (Ist)
Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A
