Banyak Kabel Udara Tidak Miliki Izin Dan Tidak Melapor ke APJII Jambi, Kadis PUTR Batanghari Tebar Hoax, Terkait Soal Pembangunan Jalan Kabupaten Di Mersam Seorang Anak Laki-Laki Yang Tenggelam Di Sungai Batanghari Semalam Sudah Di Temukan Baru Setahun Di Bangun, Plafon Gedung Puskesmas Luncuk Runtuh Bikin Heboh…!!! Mobil Pejabat Batanghari, Berplat Merah Diduga Isi Minyak Subsidi

Home / Cerita Rakyat

Minggu, 18 Juni 2023 - 11:59 WIB

MAKI : Korupsi Itu Ada Di Setiap Tahun Anggaran

Tipikor

Tipikor

JURNALISHUKUM.COMKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bony Balitong di Palembang mengatakan, maraknya Opini Wajar Dengan Pengecualian menjadi catatan penting Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menindak lanjuti dugaan tindak pidana korupsi.

Pada temuan auditor negara yang tertuang di dalam LHP Keuangan APBD Propinsi, Kabupaten dan Kota menjadi PR besar APH dalam kerangka penindakan pidana korupsi. Hal ini dikatakannya di lansir dari Media Pathner Mediatrapnews.

“Seperti pada dalil–dalil auditor BPK RI pada kelebihan bayar, pemborosan, kurang volume, tidak dapat diyakini dan tidak sesuai kontrak merupakan temuan awal tindak pidana korupsi,” kata Bony Balitong.

Bahkan, pada pengeluaran keuangan negara melalui proses klarifikasi dan penelitian setiap dokumen serta berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.

“Jadi tidak ada dalilnya kelebihan bayar, pemborosan, kurang volume dan tidak sesuai kontrak atau speks kontrak apalagi dalil kekurangan volume kalau tidak dengan sengaja,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, apalagi bila opini auditor menyatakan tidak dapat diyakini maka hal itu jelas perbuatan melawan hukum.

“Auditor tidak berhak mengeluarkan dalil–dalil terkait pengeluaran keuangan negara karena bukan ranah ilmu ekonomi dan bila ada uang negara yang keluar diluar peruntukan maka itu adalah kerugian Negara,” paparnya.

Terkait nantinya apakah itu ranah tipikor, pidana umum atau TUN maka itu ranahnya APH bukan auditor yang memutuskan. Dimana korupsi harus di cegah bukan di bela dengan dalil – dalil sesat menyesatkan yang mengaburkan pemalingan uang Negara.

“WTP, WDP ataupun ASDP itu ranah administrasi dan lagi pula pemeriksaan hanya acak bukan keseluruhan sehingga korupsi APBD itu ada disetiap tahun anggaran bila di lakukan pemeriksaan terkait kurang volume, tidak dapat di yakini, kelebihan bayar atau tidak sesuai speks kontrak,” tegasnya.

BACA JUGA  Nah...!!!Masjid Tertua Di Kabupaten Tebo Nyaris Roboh

Sementara itu, bahwa korupsi itu pasti ada di setiap tahun anggaran dan itu bisa di buktikan dengan metode Crime scientific investigative namun siapa yang akan melakukannya,? Yang melakukannya harus bertanggungjawab. (Ist)

Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A

Share :

Baca Juga

Cerita Rakyat

Alvin Lim, Sosok yang Berani Melawan Ketidakadilan Hukum di Negeri Ini

Cerita Rakyat

Diisukan Kepala Bakeuda Dekat Dengan Konsultan CV. Afta Engineering

Cerita Rakyat

Pecah..!!!Aksi Solidaritas Peduli Palestina Di Batanghari Di Hadiri Ribuan Orang

Batang Hari

Disdukcapil Batanghari Adakan Kegiatan Pelayanan Keliling Dalam Pembuatan Dokumen

Cerita Rakyat

Nah…!!! Seorang Pemancing Temui Mayat Mengapung

Cerita Rakyat

Melihat Permainan Pelaku Usaha Pertambangan Batubara di Jambi, Pasca Kasus Ismail Bolong

Cerita Rakyat

PetroChina Jabung Berikan Beasiswa Pendidikan Untuk Keluarga Korban Kecelakaan Kerja

Cerita Rakyat

Diduga, Salah Seorang Kades Cemarkan Nama Baik Bupati Tanjab Barat
error: Content is protected !!