JURNALISHUKUM.COM, JAKARTA – Mabes Polri mengaku masih belum bisa memulangkan tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama Saifuddin Ibrahim dari Amerika Serikat.
Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan salah satu kendala pemulangan tersangka itu dikarenakan perbedaan sistem penegakan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat.
“Tentu ada kendala, salah satu kendalanya adalah sistem yang ada di Amerika dan di Indonesia itu berbeda,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (10/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ramadhan menjelaskan saat ini Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri masih terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk melakukan sinkronisasi proses hukum tersebut.
Ia berharap proses itu dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat dan Saifuddin dapat segera dipulangkan untuk segera disidang.
“Tentu yang telah kita lakukan adalah sinkronisasi, termasuk sinkronisasi hukum antara otoritas Amerika dan Indonesia. Nanti proses ini masih berjalan, nanti akan kita sampaikan,” tuturnya.
Sebagai tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian, Saifuddin tercatat masih aktif membuat konten di media sosial YouTube. Saifuddin yang saat ini berada di Amerika Serikat mengatakan dirinya bekerja sebagai pemulung botol-botol bekas.
Dalam video berdurasi 7 menit tersebut, terlihat Saifuddin bersama rekannya memilah botol-botol dan memasukkan ke keranjang biru.
“Saudara-saudara walaupun di negeri orang atau bagaimana pun kita tetep maju meskipun jadi pemulung. Saya adalah pemulung jiwa-jiwa di mana pun saya berada,” kata Saifuddin.
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka pada 30 Maret 2022 lalu. Saifuddin dijerat melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam pasal itu, Saifuddin diduga melakukan ujaran kebencian berdasarkan SARA, pencemaran nama baik, penistaan agama, pemberitaan bohong, dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat.
Kasus ini bergulir usai Saifuddin menyampaikan keluhan terkait sejumlah situasi kehidupan keagamaan di Indonesia kepada Menag Yaqut Cholil Qoumas lewat media sosial.
Dia turut menyinggung masalah kurikulum pesantren dan mengaitkannya dengan radikalisme, serta usulan menghapus 300 ayat Alquran.
Sumber : CNN Indonesia/Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A
