https://dashboard.mgid.com/user/activate/id/685224/code/68609134aa79c3b5cb0177965d610587
Banyak Kabel Udara Tidak Miliki Izin Dan Tidak Melapor ke APJII Jambi, Kadis PUTR Batanghari Tebar Hoax, Terkait Soal Pembangunan Jalan Kabupaten Di Mersam Seorang Anak Laki-Laki Yang Tenggelam Di Sungai Batanghari Semalam Sudah Di Temukan Baru Setahun Di Bangun, Plafon Gedung Puskesmas Luncuk Runtuh Bikin Heboh…!!! Mobil Pejabat Batanghari, Berplat Merah Diduga Isi Minyak Subsidi

Untuk Wilayah Kabupaten Batanghari Pesan Pupuk Organik Disini Dan Harga Terjangkau. Hubungi 085266117730

Home / Kota Jambi

Senin, 6 Maret 2023 - 18:13 WIB

DPW APRI Jambi Gelar Rakerwil Dengan Pemerintah untuk Formalisasi Tambang Rakyat

JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Jambi menggelar Rapat Kerja Wilayah dengan Pemerintah Provinsi Jambi dengan mengusung tema Optimalkan Sinergi APRI dengan Pemerintah untuk Formalisasi Tambang Rakyat di Aula Kesbangpol Provinsi Jambi

Ketua DPW APRI Jambi Hamdi menyebutkan, bahwa agenda APRI itu merupakan tindak lanjut setelah pelantikan DPW APRI Jambi beberapa waktu lalu dan juga segera menyusun program-program dari setiap divisi DPW APRI Jambi.

” Kita harus sesegera mungkin bergerak untuk mengoptimalkan supaya masyarakat penambang ini menjadi penambang yang betul-betul memiliki legalitas yang jelas,” kata Hamdi, Senin.

Menurut dia, sangat penting terlebih di sejumlah wilayah yang sudah ditetapkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Kementerian ESDM.

” Ada 127 titik di 5 kabupaten di Jambi. Kabupaten Batanghari, Tebo, Bungo, Sarolangun, dan Bungo,” jelas Hamdi.

Dia pun menargetkan agar bagaimana dari 127 titik WPR tersebut agar dalam waktu dekat, masyarakat penambangnya sudah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Supaya mereka resmi. Memiliki IPR yang nantinya ditandatangani oleh Kepala Daerah, Gubernur Provinsi Jambi,” katanya lagi.

Langkah DPW APRI Jambi itu pun langsung di ikuti dengan penyerahan SK Formatur untuk 3 Kabupaten yakni Bungo, Muaro Jambi dan Batanghari.

Dia juga berharap, agar pihak yang sudah mendapat SK Formatur dapat segera membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten hingga ke unsur terkecil yakni RMC.

“Minimal 10 desa terutama di wilayah-wilayah yang ada pertambangan rakyatnya,” ujarnya.

Kepada Pemerintah Daerah, Hamdi menegaskan APRI hadir untuk menjadi mitra. Lebih lanjut dia bilang begini.

“Kita akan bermitra dengan Pemda, karena tujuannya tak lain adalah untuk mengsejahterakan rakyat melalui pertambangan rakyat.

BACA JUGA  Lagi, Aktivitas Angkutan Batubara Kembali Di Hentikan

” Oleh karena itu kami siap bekerja sama kemudian siap mendukung apa pun program pemerintah. Apalagi kegiatannya untuk mendorong perekonomian masyarakat Jambi,” paparnya.

Sementara itu, untuk aparat penegak hukum, Hamdi menyampaikan bahwa pada intinya APH dan APRI juga sama-sama dalam melakukan pengawasan.

“APRI ini kan juga mengawasi supaya tambang-tambang rakyat itu nanti terutama yang sudah di-SK-kan oleh Kementerian ESDM di 127 titik ini supaya punya legalitas, punya izin, sama-sama kita awasi,” ungkapnya.

Menurutnya kolaborasi antara APRI, Pemda, serta APH tersebut bertujuan demi terjaminnya keamanan para penambang. Baik dari sisi hukum, keamanan, kelestarian lingkungan, hingga kesejahteraannya. (Tim)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Hukrim

Viral di Sosmed, Jaksa Sikapi Laporan Pengacara Dalam Eksekusi Terpidana Andy Veryanto

Kota Jambi

Lagi, Aktivitas Angkutan Batubara Kembali Di Hentikan

Kota Jambi

Hilang 20 Hari, Pedagang Pempek Hilang Entah Kemana

Batang Hari

Nah…!!!Aktivitas Angkutan Batubara Di Jambi Kembali Dihentikan Sementara

Kota Jambi

Bertemu Dengan Forum RT Kota Jambi, Al Haris Bahas Truk Batubara

Hukrim

Nah..!!!Kajati Jambi Kembali Lantik Pejabat Eselon III

Kota Jambi

Kapolda Jambi Siap Buka Musprov ke-4 Senkom Mitra Polri Jambi

Kota Jambi

Helikopter Bawa Dua Korban Mendarat di Lapangan KONI Merangin
error: Content is protected !!