Kadis PUTR Batanghari Tebar Hoax, Terkait Soal Pembangunan Jalan Kabupaten Di Mersam Seorang Anak Laki-Laki Yang Tenggelam Di Sungai Batanghari Semalam Sudah Di Temukan Baru Setahun Di Bangun, Plafon Gedung Puskesmas Luncuk Runtuh Bikin Heboh…!!! Mobil Pejabat Batanghari, Berplat Merah Diduga Isi Minyak Subsidi Nah..!!! Sopir Mobil Grand Max Hangus Terbakar di Jalan Lintas Bongo Jambi

Home / Uncategorized

Sabtu, 3 Desember 2022 - 13:27 WIB

Cucu Bung Hatta Menuai Pujian Pasca Menggugat Presiden RI dan Mendagri

JURNALISHUKUM.COM, Jakarta– Keberanian Cucu Bung Hatta, Gustika Fardani Jusuf yang menggugat Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuai pujian.

Gustika bersama empat pihak lain sebelumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan pengangkatan dan pelantikan 88 penjabat (Pj) kepala daerah karena dinilai berpotensi abuse of power.

Salah satu tokoh yang mengapresiasi langkah berani Gustika adalah Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli. RR, sapaan Rizal Ramli bahkan tak segan mengacungkan jempol untuk Gustika.

“Hebat Gustika, salute,” kata tokoh nasional Rizal Ramli, Sabtu (3/12).

Pujian lain disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM PKN, Rio Ramabaskara.

“Setidaknya Gustika kritis pada negaranya,” tutur Rio.

Gustika tidak sendiri. Bersama Adhito Harinugroho, Lilik Sulistyo, Suci Fitriah Tanjung, dan Yayasan Perludem, mereka menggugat Presiden Jokowi dan Tito Karnavian terkait pelantikan 88 Pj kepala daerah.

Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan tersebut teregister dalam perkara 422/G/TF/2022/PTUN.JKT, Senin (28/11).

Dalam pokok perkaranya, cucu Wakil Presiden Pertama RI ini menggugat Jokowi dan Tito karena pengangkatan dan pelantikan 88 Pj kepala daerah rawan mengandung penyalahgunaan kekuasaan.

“Menyatakan tindakan pemerintahan berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sebab dilakukan tanpa terlebih dahulu menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU 10/2016 sebagaimana dimandatkan ketentuan Pasal 205 C UU 10/2016, jo Putusan MK 67/PUU-XIX/2021, tertanggal 20 April 2022, jo Putusan MK 15/PUU-XX/2022 merupakan perbuatan melawan hukum oleh badan/ penjabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad),” demikian salah satu pokok perkara yang dikutip redaksi, Sabtu (3/12).

BACA JUGA  Kadis Kominfo Batanghari : TTE Ini Guna Mempercepat Proses Pelayanan Tehadap Masyarakat

Jurnalis Hukum: Prisal Herpani/Sumber: Diki Trianto (rmol.id)

Penanggung Jawab: Heriyanto,S.H.,C.L.A

Share :

Baca Juga

Batang Hari

Bupati Batanghari Buka Festival Literasi Batanghari Tahun 2023

Batang Hari

Bunda Paud Batanghari Jadi Narasumber di DIRJEN GTK Kemendikbudristek

Batang Hari

Bupati Batanghari Ajak Generasi Mudah Tanamkan Rasa Cinta Tanah Air Pada HUT RI Ke-78

Nasional

Toni Harmanto, Kapolda Jatim Pengganti Teddy Minahasa

Cerita Rakyat

Sambut Tahun Baru Islam, Persatuan Pemuda Pall Sebelas Singkawang Kembali Gelar Pawai Obor

Batang Hari

Tahun 2023, Pemkab Batanghari Kembali Adakan Rembuk Stunting

Batang Hari

Bupati Batanghari Tandatangani Kesepakatan Bersama Dengan Pemkot Jambi

Uncategorized

Ribuan Masyarakat Sampaikan Dukungan Atas Kepemimpinan Pj Bupati Elfin Elyas Ke DPRD Dan Kantor Bupati Tapteng