JURNALISHUKUM.COM. BATANGHARI – Pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya untuk memperjuangkan tenaga honorer agar jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan hasil yang rangkum, ribuan tenaga honorer yang bekerja di Pemkab Batanghari yang berharap bisa jadi PPPK, apalagi yang telah bekerja bertahun-tahun.
Sebelumnya Bupati Batanghari, Fadhil Arief juga telah mengingatkan kepada tenaga honorer di Kabupaten Batanghari untuk mempersiapkan diri dari sekarang.
Sementara, Komisi II DPR RI juga meminta agar tenaga honorer yang sudah lama bekerja untuk diprioritaskan jadi PPPK.
Dan pada tahun 2023 ini, Pemkab Batanghari membuka 1.099 formasi PPPK yang terdiri dari, 487 formasi untuk tenaga guru, 551 formasi untuk tenaga kesehatan dan 61 formasi untuk tenaga teknis lainnya.
Bupati Batanghari FadhilArief, juga menyebutkan, bahwa setidaknya jumlah kebutuhan PPPK di Kabupaten Batanghari sekitar 3.000 orang.
Ia mengatakan, untuk setelah seleksi PPPK tahun ini selesai. Pihaknya akan kembali mengusulkan pembukaan PPPK untuk memenuhi seluruh kebutuhan tenaga di Kabupaten Batanghari.
“Kita lihat kelulusan PPPK yang saat ini sedang seleksi, PPPK ini sudah baku bawa Pemerintah Kabupaten Batanghari ini perlu sekitar 3000 sekian. Apabila lulus 1000 tahun ini maka tinggal 2000,” ujarnya.
Ia berharap, untuk tenaga honorer di Kabupaten Batanghari yang belum lulus tahapan administrasi di seleksi tahun ini agar dapat mempersiapkan diri.
“Jadi pegawai honor yang ada kita harapkan bisa menjadi pegawai PPPK dengan kompetensi yang baik, karena negara juga tidak mau pegawai honorer langsung masuk saja. Perlu dites apakah layak atau tidak,” ujarnya.
Fadhil mengatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan tenaga honorer agar seluruhnya dapat tercover di PPPK.
“Sisanya akan kita perjuangkan bagaimana pegawai honorer di Kabupaten Batanghari bisa mendapatkan kepastian terhadap pekerjaannya,” kata Fadhil Arief. (Her/Adv)
