JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi, harus turun melakukan audit pembangunan jalan lingkungan akses jalan madrasah ke kuburan RT04-RT05 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV diduga tidak sesuai dengan spek.
Feri, warga setempat mengatakan, terhadap pembangunan jalan ini pada waktu pelaksanaannya hanya dikerjakan beberapa orang saja, tanpa ada bantuan lain, seperti pekerja atau tukangnya hanya ada 3 orang saja di lokasi pekerjaan pada waktu itu.
“Banyak indikasi yang tidak jelas dalam proses pembangunan ini, dan pada bulan lalu, jalan ini sudah ada yang retak dan para rekanan cepat-cepat memperbaiki kerusakan itu, kami minta BPK audit pembangunan jalan ini pada bulan Februari nanti,” katanya, Minggu.
Dia juga mengatakan, terkait dengan hal lain, pengawasan pada pekerjaan ini juga tidak terlihat dan proyek pengerjaan jalan ini dikerjakan oleh orang dekat pihak instansi.
“Kami tau permainan yang ada di pemerintahan, kebanyakan di dalam pengerjaan proyek diinstansi kebanyakan orang dekat dinas itu sendiri,” ujarnya.
Senada dikatakan Rahmat, pemuda peduli Batanghari mengatakan, pada Bulan Februari nanti, BPK Perwakilan Jambi akan turun dan akan melakukan audit di Pemerintahan Kabupaten Batanghari.
“Kami berharap semua infrastruktur yang usai dikerjakan pada Tahun 2022 lalu di audit dan banyak dugaan kejanggalan dalam proses pembangunan, baik itu jalan dan bangunan infrstruktur lainnya,” jelasnya.
Dimana, pada pekerjaan pembangunan jalan yang ada di Batin XXIV ini, melihat dari nomor kontrak 640/ 110/ Kont-PRSPU/ Perumahan/2022, dengan Kontraktor Pelaksana CV Musi River, nilai kontrak Rp368.619.000, bersumber dana APBD pinjaman Tahun Anggaran 2022, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Batanghari.
Seperti yang viral di media sosial Facebook, status Robby Zulham beberapa waktu lalu, kalau kemaren Di kecamatan Pemayung di pulau raman dengan pagi anggaran sebesar Rp11 miliar lebih. Bahkan, kali ini di kecamatan batin 24, Proyek ratusan juta. Pekerjaan nya asal asalan. Yang dirugikan tetap masyarakat. Uang Rakyat. Kedepan lihat kreteria kontraktor nya.
Profesional apa kontraktor dadakan. Jangan nanti jalan di bangun habis masa pemeliharaan jalan nya hancur. dan masyarakat hanya menikmati nya sesaat. Padahal pengerjaan nya yang tidak benar.
Dimana dari status tersebut dikomentari oleh Robby Darwis, Ini kerjaan nya tidak benar ini ngabisi uang rakyat , tapi susah juga, sudah tau salah kadang oknum kadis nya melindungi konraktor nya susah omong paya cakap.
Senada dengan komentar Sulaiman Bakar pada status FB Robby Zulham, kelemahan kito om, kalo kita minta RAB ke dinas dio dak mau ngasi. Jadi masyarakat dak biso ngawasi konraktor saat dio berkerja, padahal sekarang sudah zaman keterbukaan publik.
Bahkan, FB Wiwik mengomentari, selagi duit terasi manis, jangan terlalu berharap dengan kualitas, tunggu kalu minum raso nelan duri atau innalilahi.
Robby Zulham, ikut mengomentari statusnya, berarti di dinas nya masih Pakai Pola pikir lama, terkadang mereka kerja di lapangan tidak di cek dan di kontrol dari pihak dinas, ini lah kejadian nya.
Kedepan Panitia pengawas harus kelapangan mengecek pekerjaan yang mereka kerjakan. Jangan asal asalan gini.. ?
Bahkan Lukman Bin Fadli, juga mengomentari, kadang ketiko rakyat kritis di anggap hanya biso menyalahi, padahal apo yg digaungkan itu lah fakta yg sebenarnyo. Ratusan miliar dana dikucurkan untuk pembangunan jalan tahun iko, kalau kwalitasnyo hanya bertahan tigo bulan, apokah di tahun depan masih memikirkan perbaikan jalan yg samo.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Batanghari, A Somad ST menanggapi status yang viral di status Robby Zulhad mengomentari status tersebut mengatakan bahwa Robby Zulhad S Robydarwis mhn maaf sayo selaku kepala dinas tidak pernah melindungi oknum kontraktor, bahkan kami minta peran masyarakat untuk sama-sama mengawasi agar pekerjaan sesuai spek, satu hal lagi setiap pembayaran kita akan uji lab, kalo tidak sesuai, tentunya kita tidak akan bayarkan karena ini uang negara bkn pribadi.
Jurnalis Hukum : Prisal Herpani
